Banyak anak di Kabupaten Brebes yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan karena wilayah dan jumlah penduduknya yang besar. Tahun 2018 saja, sekitar 16.874 anak di Kabupaten Brebes tidak dapat bersekolah. Indonesia Development Forum mencatat bahwa Kecamatan Bantarkawung dan Losari adalah daerah dengan angka tertinggi anak tidak sekolah, mencapai 1.980 dan 1.899 anak. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Brebes meluncurkan inovasi Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).
Dengan munculnya inovasi ini, masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung. Pada tahun 2017, sebanyak 1.212 anak kembali ke sekolah dan pada tahun 2018 ada 4.074 anak yang berhasil kembali bersekolah. Gerakan Kembali Bersekolah didirikan dengan tujuan untuk membantu pemerintah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan serta menghentikan siklus kemiskinan antar generasi. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Djoko Gunawan ketika mempresentasikan dan diwawancarai dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), faktor-faktor seperti kondisi ekonomi orang tua, motivasi yang rendah, bekerja, dan disabilitas dahulu membuat masyarakat enggan untuk bersekolah. Namun sekarang situasinya perlahan mulai berubah.
Memastikan bahwa semua anak di desa mendapatkan pendidikan yang baik, baik secara formal, nonformal, maupun informal adalah salah satu komitmen pemerintah yang mulia. Salah satu upaya untuk mencapai hal ini adalah melalui gerakan mengembalikan anak-anak tidak sekolah (ATS) ke bangku sekolah. Dengan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang telah putus sekolah, kita dapat membantu mereka untuk memiliki masa depan yang lebih cerah.
Inovasi yang memulai dari pendataan anak-anak yang tidak bersekolah di desa-desa dan sekolah-sekolah ini, bekerja melalui koordinasi antara camat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di setiap kecamatan. Data-data ini akan digunakan untuk melengkapi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).
Gerakan kembali ke sekolah diawali dengan penggunaan data SIPBM sebagai referensi dalam perencanaan kabupaten hingga desa. Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,7 milyar dari APBD untuk menangani anak-anak yang tidak bersekolah. Tidak hanya itu, setiap desa juga menyisihkan minimal Rp 15 juta dari dana desa untuk memastikan bahwa semua anak kembali ke sekolah. Selain itu, inovasi ini juga didukung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes.
Pemerintah telah memperhatikan upaya untuk mengembalikan anak-anak yang putus sekolah ke taman pendidikan. Ini dinyatakan dalam Peraturan Bupati No. 115/2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun. Ini adalah komitmen yang kuat dari semua pengambil kebijakan dan organisasi peduli pendidikan di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk mendukung Gerakan Kembali Bersekolah dan membantu anak-anak yang tidak sekolah kembali ke jalan pendidikan.